Warga di Kulon Progo yang terkena dampak proyek pelebaran Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merasa kecewa. Mereka merasa telah dibohongi oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait pembayaran uang ganti rugi (UGR) proyek tersebut. Kekecewaan ini muncul setelah pertemuan dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. Pertemuan tersebut mengungkap fakta baru mengenai tanggung jawab pembebasan lahan, yang ternyata berada di tangan Pemda DIY. Warga mengaku terkejut karena selama ini mereka merasa tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai pembayaran UGR. Ketidakpastian ini telah berlangsung selama enam tahun, membuat warga semakin resah. Akibatnya, warga berencana melakukan aksi lanjutan untuk menuntut kejelasan pembayaran UGR JJLS yang tak kunjung selesai. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar masalah ini dapat segera terselesaikan. Kejadian ini mencerminkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Pertemuan dengan Dirjen Bina Marga: Fakta Terungkap
Pertemuan antara warga terdampak JJLS dengan Dirjen Bina Marga menjadi titik terang dalam polemik pembayaran UGR. Eko Yulianto, perwakilan warga dari Kalurahan Karangwuni, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut mengungkap informasi penting. Salah satunya adalah mengenai kewenangan pembebasan lahan yang ternyata menjadi tanggung jawab Pemda DIY. Informasi ini mengejutkan banyak pihak, termasuk perwakilan dari Dirjen Bina Marga, yang sebelumnya mengira bahwa proses pembebasan lahan telah selesai. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo dan Kepala Kanwil BPN DIY, yang memberikan pandangan mengenai permasalahan tersebut. Namun, perwakilan dari Pemda DIY tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagai gantinya, hadir surat dari Sekretaris Daerah DIY yang menyatakan bahwa pembayaran UGR JJLS akan dilakukan pada tahun 2026. Pernyataan ini semakin memperjelas bahwa warga belum mendapatkan kepastian mengenai pembayaran UGR yang telah lama mereka nantikan.
Dampak Keterlambatan Pembayaran UGR JJLS
Keterlambatan pembayaran UGR JJLS telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi warga terdampak. Warga merasa dirugikan karena ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai kapan mereka akan menerima hak mereka. Penundaan pembayaran selama enam tahun ini telah menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Warga juga merasa bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah daerah. Situasi ini mendorong warga untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah akan segera memberikan kepastian dan solusi atas permasalahan ini.
Rencana Aksi Warga dan Harapan ke Depan
Menghadapi ketidakpastian dan janji yang tak kunjung ditepati, warga terdampak JJLS berencana untuk melakukan aksi lanjutan. Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk meminta kejelasan mengenai pembayaran UGR yang telah lama tertunda. Warga akan menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada Pemda DIY. Mereka juga berharap bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini.
Harapan Warga untuk Penyelesaian Masalah
- Kepastian jadwal pembayaran UGR yang jelas.
- Penghitungan ulang nilai UGR yang lebih adil.
- Keterlibatan aktif Pemda DIY dalam mencari solusi.
Warga berharap bahwa permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar mereka dapat memperoleh hak mereka. Mereka juga berharap pemerintah dapat belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan di masa mendatang.
Beli Furniture Gak Perlu Jauh-Jauh, Ada Ajeg Furniture!
Buat warga Jogja dan sekitarnya, kalo nyari furniture berkualitas, harga bersahabat, ya ke Ajeg aja. Banyak promo, bonus, dan diskon tiap minggu 💸
Dari kursi sampai lemari, semua ada — lokal pride, kualitas global.
